Firman Fajar

Malam teriak benci produk asing. Namun pagin atau siang sudah sarapan beras impor. Itulah ilustrasi yang paling tepat untuk menggambarkan   ambivalensi   sikap pemerintah. Terutama dalam isu-isu ekonomi dan perdagangan. Baru kemarin Presiden Joko Widodo melantunkan kumandang “cintai produk lokal dan benci produk asing”. Masih hangat-hangat tahi ayam kampanye itu. Eh, tiba-tiba mencuat rencana impor beras satu juta ton. Wajau saja kalau republik ini terperanjat. Rencana impor satu juta ton beras datang dari meja kerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan M. Luthfi. Pihak yang sama, juga menyuplai informasi kepada Presiden sehingga terlontar kampanye untuk “membenci produk asing”. Rencana impor beras kontan menjawab keraguan publik. Ketika Presiden Jokowi mengajak “benci produk asing” masyarakat memang merespons dengan nada skeptis. Menduga jika ajakan yang tampak heroik itu cuma sebatas  gimik  saja. Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti juga...

Bicara Jiwasraya, setiap hari sebetulnya saya seperti menelan ludah pahit. Praktek pembelian saham gorengan utk alasan investasi, sebetulnya bukan hanya terjadi pada Jiwasraya. Tapi di lembaga -lembaga dimana rakyat mengumpulkan dananya, seperti Dana Pensiun milik perusahaan-perusahaan BUMN, Jamsostek ( sekarang namanya BPJS Ketenagakerjaan), dll juga terjadi. Kasus seperti Jiwasraya ini sebetulnya sudah lama terjadi . Hanya  yg sekarang ini besarnya duit yg amblas kelewatan. Coba tengok dulu jaman  Orba ada Menaker yg meraibkan duit Jamsostek hingga 700 miliar...eh menterinya  melenggang aman -aman saja. Di kasus lain pencolengan dana Jamsostek  juga terjadi  dan buntutnya Dirut Jamsostek yg dipenjara, karena dianggap tidak  prudent naruh duit  utk berinvestasi. Di era Pak Jokowi yg pertama  ada pengusaha Edward  Soeryadjaya yg sekarang divonis 12,5 tahun penjara. Dan sekarang dia di tahan   di Kejaksaan ( tapi sering alasan...

Depok, 25 Desember 2019 Kedaulatan EKONOMI (Sektor SWASTA), Kedaulatan SOSIAL (Sektor RAKYAT) dan Kedaulatan HUKUM (Sektor PEMERINTAH) adalah harga yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk syarat suatu Negara BERDAULAT, BERADAB dan BERMARTABAT penuh. BERDAULAT maknanya adalah INDEPENDEN/MERDEKA/TIDAK DIBAWAH TEKANAN dan KEKUASAAN PIHAK LAIN. Banyak pihak yang salah mengartikan bahwa BERDAULAT itu sama juga artinya dengan TIDAK MEMBUTUHKAN PIHAK LAIN. Ketahuilah, bahwaTIDAK TERGANTUNG itu tidak sama dengan TIDAK MEMBUTUHKAN. Jadi, TIDAK TERGANTUNG itu tidak otomatis sama dengan TIDAK MEMBUTUHKAN. Ilustrasi nyatanya adalah sebagai berikut : Kita MEMBUTUHKAN UANG, tapi tidak usah TERGANTUNG sama negara lain dengan UTANG ke negara lain. Berarti maknanya adalah kita MEMBUTUHKAN, tetapi TIDAK TERGANTUNG negara lain, itulah yang disebut BERDAULAT, BERADAB, & BERMARTABAT penuh. Memang pada saat sekarang ada dua negara  yang memiliki kekuatan ekonomi besar yaitu USA dan RRT. USA k...

Depok City, West Java, Indonesia, 25 December 2019 In order to accelerate National Sustainable Economic Development Program to encrease national economic growth in each country througout the world, each Government of each country is kindly suggested and requested to apply the following SYSTEM, MANAGEMENT, & PROGRAM of GLOBAL MONETARY from  The Global Collateral House located in Indonesia as follows : 1. SYSTEM : Collateralization System for Non Collateral Physical Money - for depositing instruments in banks to be monetized. (Depositing Instruments : Physical CERTIFIED CHEQUES as the STANDING INSTRUCTIONS and PHYSICAL MONEY as the STANDING BALANCES) 2. MANAGEMENT : SILK Global Monetary Management - for funding process in banks to be balanced (Balancing face value of BLOCKED FUNDS and face value of DISBURSED FUNDS in the bank accounts) 3. PROGRAM : Project Investment Financing Innovation Program (PIFI Program) - for financing projects to be lended (Producing : GOODS and SERV...

Seberapa Parah Sih Utang Pemerintah Indonesia? https://www.cnbcindonesia.com/news/20190520142231-4-73597/seberapa-parah-sih-utang-pemerintah-indonesia Utang PLN Meningkat Jadi Rp 394 Triliun https://republika.co.id/berita/ptr7mm383/utang-pln-meningkat-jadi-rp-394-triliun Utang Waskita Capai Rp 103 T, Bisa Dibayar? https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4724434/utang-waskita-capai-rp-103-t-bisa-dibayar Inalum Punya Utang US$ 4 Miliar, Bagaimana Bayarnya? https://finance.detik.com/energi/d-4362381/inalum-punya-utang-us-4-miliar-bagaimana-bayarnya Jiwasraya Gagal Investasi Saham, Negara Rugi Rp 13,7 Triliun https://bisnis.tempo.co/read/1285259/jiwasraya-gagal-investasi-saham-negara-rugi-rp-137-triliun Utang BUMN Karya Tambah Rp 169 T, Waskita Paling Besar https://www.cnbcindonesia.com/market/20190703150207-17-82449/utang-bumn-karya-tambah-rp-169-t-waskita-paling-besar Garuda Indonesia Cari Duit Rp12,6 Triliun Buat Bayar Utang https://www.cnnindonesia.co...

Depok, 19 Desember 2019 SUGGUH SEDIH SEKALI menyaksikan  kondisi rakyat Indonesia yang diwakili Ibu di video di atas☝(Insya Allah video di atas bukan HOAX)...!!! HIKMAH yang bisa kita ambil dari peristiwa di atas tanpa saling menjustifikasi/menyalahkan antara pihak satu dengan pihak yang lain (PEMERINTAH, SWASTA, RAKYAT) adalah bahwa di negeri tercinta ini  : - Keadilan belum benar-benar ditegakkan - Kesenjangan sosial, hukum, dan ekonomi masih menganga lebar - Semua pihak (PEMERINTAH, SWASTA, RAKYAT) masih sangat kesulitan mendapatkan likuiditas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, yaitu : ~ PEMERINTAH masih tertatih-tatih menutup defisit neraca perdagangannya dan defisit  transaksi berjalannya ~ SWASTA masih tertatih-tatih mendapatkan modal usahanya ~ Rakyat mashill tertatih-tatih mendapatkan uang untuk menyambung hidupnya Kalau kita perhatikan dan simpulkan ketiga masalah mendasar di atas dalam percepatan pembangunan bangsa yang berkesinambungan...

Berikut isi pernyataan Prabowo yang disampaikan usai pertemuan melepas kepergian Zulkifli Hasan yang memutuskan bergabung dengan pemerintah. SAYA ingin gunakan kesempatan ini untuk bicara tentang rupiah, bicara tentang kedaulatan. Tentang kepemilikan. Rupiah akan kuat jika ekonomi negara kuat. Kekuatan itu tentang kepemilikan. Kamu punya apa? Negara kita punya apa? Jika aktivitas ekonomi banyak, tetapi bukan milik negara, bukan milik warga negara, Indonesia tidak akan pernah bisa jadi negara kuat. Karena keuntungan ekonomi lari ke negara lain. Batu bara, tambang, dan sebagainya.Jadi, pertumbuhan 5% atau 6% saya berani katakan, mau pertumbuhan 12% pun kalau kepemilikannya bukan di tangan bangsa Indonesia, tidak ada artinya. Sebagai contoh, katakanlah perusahaan Astra. Perusahaan Astra nilainya sekarang, jika tidak salah, lebih dari 45 miliar dolar AS. Tetapi, pemiliknya adalah orang asing. Berarti, keuntungan itu mengalir ke luar negeri. Demikian pula dengan BCA, nilainya adalah 15 m...

Tulisan Jusman SD tentang Rupiah yang Melemah Jusman SD : Rupiah Melemah, Mengapa Kita Tertawa *** Tahun 1998 saya bekerja di IPTN. Tahun itu tahun yang amat sulit bagi perusahaan yang bergelut di proses pembuatan pesawat terbang. Kami menyebutnya sebagai tahun krisis. Ternyata kami tidak sendirian. Semua industri juga mengalami kesulitan. Orang menyebutnya sebagai tahun krisis ekonomi Asia. Sebabnya sepele semua ahli ekonomi menyebut Indonesia tahun 96,97 dan 98 adalah puncak pertumbuhan ekonomi. Tahun 95 kita sebagai bangsa baru saja melewati ulang tahun ke 50. Tahun emas kemerdekaan. Optimisme berkembang dimana-mana. Itu tahun 1995, tapi apa yang terjadi tiga tahun kemudian ?? Semua tak menyangka badai krisis akan menghantam semua optimisme. Tiga tahun kemudian di 98, Indonesia dilanda krisis. Awalnya sederhana nilai mata uang Bath di Thailand melemah terhadap dolar AS. Mata uang Bath turun secara drastis. Semua ekonom Indonesia bilang ah mengapa pusing yang lemah kan mata uang...