Surat Terbuka Presiden PKS H. Ahmad Syaikhu Kepada Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo “Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi”

 *Surat Terbuka Presiden PKS H. Ahmad Syaikhu Kepada Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo “Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi”*

_Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,_

Salam adil dan sejahtera bagi kita semua

Kepada Yang Terhormat, 

Bapak Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia 

Kami berdoa semoga Bapak Presiden dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga diberikan kekuatan, kemudahan dan kelancaran dalam memimpin bangsa Indonesia. 

Bapak Presiden yang Terhormat, 

Kami memahami bahwa situasi hari-hari ini, kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Dua tahun lebih telah berlalu, pandemi Covid-19 telah menguji kita sebagai bangsa. Tentu bukan tugas yang mudah bagi Bapak dalam menakhodai bangsa ini melewati masa-masa sulit tersebut. 

Alhamdulillah atas kerja kolaborasi seluruh pihak di bawah kepemimpinan Bapak, pandemi Covid-19 terus membaik. Namun demikian, pemulihan ekonomi pasca pandemi masih belum sepenuhnya kembali normal. Rakyat berharap besar bisa kembali bekerja, berusaha, dan beraktivitas normal sebagaimana sebelum pandemi Covid-19.

Di saat rakyat masih berjuang bangkit kembali, kami mendengar bahwa Bapak akan menaikkan harga BBM bersubsidi berupa pertalite dan solar. Kami meminta Bapak Presiden untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan lebih matang. 

Menurut pandangan PKS, kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat untuk diambil. Kebijakan tersebut menunjukkan Pemerintah tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi. Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam, apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tidak terkendali.

Bapak Presiden Joko Widodo yang Terhormat, 

Dua tahun rakyat terpukul pandemi, ekonomi mereka tertatih-tatih untuk bangkit kembali. Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur ikut meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik. Kalau BBM bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik secara signifikan. Sangat mungkin akan terjadi efek domino di sektor lainnya.

Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi. Tukang ojek, pedagang kaki 5, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit, terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi.

Bapak Presiden Joko Widodo yang Terhormat, 

PKS memandang kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan langsung berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Karena mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin.

Kami juga mendapat banyak aduan dan aspirasi rakyat: mengapa untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar rakyat justru tidak sanggup? Lidah kami kelu untuk menjawabnya. 

Bapak Presiden Joko Widodo yang Terhormat,  

Kami juga memahami bahwa Bapak Presiden akan menyalurkan bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun demikian, bukankan Bantuan Langsung Tunai adalah kebijakan yang dulu sering Bapak Presiden kritik karena itu tidak baik bagi peningkatan produktivitas masyarakat? 

Bantuan sosial hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh seluruh masyarakat terdampak. Efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan. Apalagi, dalam penyaluran bantuan sosial selama ini banyak catatan; ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi.

Kami memandang bahwa pembengkakan biaya APBN seharusnya bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan menghindari praktik korupsi serta pengawasan yang ketat terhadap konsumsi BBM bersubsidi. Selain itu, Pemerintah seharusnya juga bisa menunda terlebih dahulu proyek-proyek besar yang tidak prioritas.

Oleh karena itu, berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Semoga pandangan kami dapat menjadi perhatian penting bagi Bapak Presiden untuk meninjau kembali rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari Pemimpinnya.

_Wallahul muwafik ila aqwamith thariq_

_Nashrummminallahi wa fathun qarib_

_Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokaatuh_

Jakarta, 1 September 2022

Atas nama keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera

Ttd

Presiden PKS

(H. Ahmad Syaikhu)