Pusat Kajian PolitikDepartemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia: “Hasil Survei Aspirasi Warga Mengenai Permasalahan Kota Menjelang PemilihanWalikota dan Wakil Walikota Depok 2015”

PRESS RELEASE
"Hasil Survei Aspirasi Warga Mengenai Permasalahan Kota Menjelang Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Depok 2015"

Antusiasme Tinggi, Informasi Minim, Persaingan Ketat,
dan Politik Uang Mengancam

Pusat Kajian Politik
Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL FISIP UI)
26 November 2015
Pilkada Kota Depok sudah didepan mata. Pada 9 Desember 2015, warga kota Depok akan menentukan siapa yang harus menjadi pemimpin di kota mereka. Untuk merespons hal ini, Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia menyelenggarakan survei yang bertemakan
"Aspirasi Warga tentang Permasalahn Kota Menjelang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Depok tahun 2015", yang pengumpulan data dilakukan pada 27 Oktober sampai 6 November 2015.
Secara metodologi, survei ini dilakukan di 63 kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan dalam
wilayah kota Depok. Responden survei merupakan warga yang punya hak pilih dalam pilkada Depok tahun ini. Pengambilan sampel survei dilakukan dengan prinsip Probability sampling,
menggunakan metode multi-stage stratified random sampling. Pengambilan data melalui
wawancara tatap muka dengan menggunakan instrumen kuesioner.. Metode multi-stage stratified random sampling mengelompokkan sampel secara proporsional (sesuai jumlah) berdasarkan
wilayah administratif dan jenis kelamin. Asumsi populasi pemilih adalah 1.221.981 pemilih.
Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 630 orang, dengan Margin of Error dari penelitian
ini sebesar 3,99%.

Temuan-temuan Survei mencakup lima hal yaitu:
1. Pengetahuan warga Depok seputar pelaksanaan Pilkada Depok 2015 sangat minim.
2. Masalah-masalah utama Kota Depok yang diidentifikasi oleh warga harus dapat
diselesaikan dalam waktu satu tahun.
3. Pengetahuan seputar program kerja pasangan calon sangatlah penting bagi pemilih, namun
informasi mengenai tawaran program pasangan calon masih minim.
4. Partisipasi warga pada hari pencoblosan berpotensi untuk mengalami antusiasme yang tinggi.
5. Pemilih masih merasakan tingginya ancaman politik uang.

Elaborasi Temuan:

1. Pengetahuan warga Depok seputar pelaksanaan Pilkada Depok 2015 sangat minim. Temuan survey menunjukan masih terdapat 44.8% responden yang masih belum tahu tanggal
pelaksanaan Pilkada Depok pada 9 Desember 2015. Secara demografis, mayoritas warga yang
masih minim informasi perihal pelaksanaan Pilkada Depok adalah perempuan. Dapat diliaht dari
52.8% responden perempuan tidak mengetahui bahwa Pilkada akan diselenggarakan apda tanggal 9 Desember 2015. Problem minimnya informasi ini semakin meluas ketika survey menemukan
masih cukup banyak responden yang berusia muda di Kota Depok yang tidak tahu tanggal
pelaksanaan Pilkada. 42.9% responden yang berusia 17 sampai 25 tahun menjawab salah ketika ditanyakan kapan pilkada depok dilaksanakan. Minimnya pengetahuan terhadap proses
pelaksanaan pilkada membuat mayoritas warga masih belum mengetahui siapakah pasangan calon
yang bertarung dalam Pilkada Depok 2015. Tercatat 55.2% responden yang menyatakan bahwa
mereka tidak mengetahui jumlah pasangan calon dalam Pilkada Depok kali ini.
2. Masalah-masalah utama Kota Depok yang diidentifikasi oleh warga harus dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun.
Survey ini mencatat setidaknya ada beberapa masalah dalam kota Depok ayng harus dijawab
dalam kepemimpinan kota yang baru nanti. Para responden yang ada menilai bahwa masalah yang
harus diselesaikan oleh Walikota terpilih meliputi transportasi (18.53%), infrastruktur (16.91%),
kesejahteraan (15.3%), lingkungan (14.11%), dan kesehatan (8.28%). Identifikasi atas masalah
berinringan dengan besarnya harapan warga terhadap efektifitas gubernur yang terpilih. 63.7% responden menginginkan agar masalah-masalah warga dapat diselesaikan dalam satu tahun masa
kepemimpinan.
Terkait program untuk menyelesaikan masalah kota, warga kota Depok juga memiliki aspirasinya sendiri mengenai program apa harus segera diimplementasikan oleh Walikota terpilih nanti. Tiga program prioritas yang harus diimplentasikan segera menurut responden adalah
program infrastruktur (35.5%), kesejahteraan (23.1%) dan lingkungan (13.1%).
Program infrasstruktur itu sendiri meliputi: transportasi terpadu (angkutan massal, jalan, dan jembatan),
pembangunan, perbaikan, dan perluasan akses listrik/penerangan, pembangunan fasilitas kesehatan (pembangunan dan perbaikan RSUD, Puskesmas dan Posyandu), pembangunan fasilitas pendidikan (pembangunan dan perbaikan sekolah dasar dan menengah), dan penyediaan fasilitas internet yang cepat dan luas; sementara untuk kesejahteraan tawaran programnya terdiri
dari: penyediaan lapangan kerja, penetapan upah yang layak atau menaikkan upah minimum, kontrol harga bahan pokok, pemberian bantuan kredit UKM (Usaha Kecil Menengah); terakhir
untuk program lingkunga, tawaran warga adalah: pengelolaan sampah atau bank sampah, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terpadu, penanggulangan banjir, pengaturan tata
ruang kota sesuai peruntukannya.

3. Pengetahuan seputar program kerja pasangan calon sangatlah penting bagi pemilih,
namun informasi mengenai tawaran program pasangan calon masih minim.
Terkait penentuan akan siapa yang harus dipilih dalam Pilkada nanti, warga cukup kritis dalam
menentukan kriteria bagi calon pemimpin mereka. 48.6% responden berpendapat bahwa mereka
akan memilih calon gubernur dengan program politik yang sesuai dengan aspirasi mereka. Namun
sayangnya, kebutuhan warga ini ternyata tidak diiringi dengan asupan informasi yang memadai
dari para pasangan calon yang ada. 80% responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki informasi yang memadai terkait dengan tawaran program politik pasangan calon yang berkontestasi. Bahkan, 87.3% responden menyatakan tidak pernah mendengar/mengetahui
program kerja yang dikampanyekan oleh calon Walikota Depok. Pengetahuan warga mengenai program politik tiap pasangan calon juga sangat minim. 92.8% responden tidak mengetahui
program politik yang ditawarkan oleh pasangan calon nomor 1 (Dimas-Babai). Sementara 93.5%
responden tidak memiliki informasi yang mumpuni perihal program politik pasangan calon nomor
2 (Idris-Pradi).

4. Partisipasi warga pada hari pencoblosan berpotensi untuk mengalami antusiasme
yang tinggi.
Survey yang dilakukan menunjukan bahwa antusiasme warga untuk memilih pada momen pilkada 9 Desember nanti sangatlah tinggi. 82% dari total responden menyatakan akan meluangkan waktu
mereka untuk mencoblos calon pemimpin Kota Depok periode 2015-2020. Walau begitu tingginya
antusiasme ini bukan berarti membuat warga Kota Depok yakin mengenai kapasitas para pasangan
calon yang ada. 80% responden menyatakan bahwa mereka tidak tahu mengenai kemampuan
pasangan calon dalam mengatasi masalah kota Depok. Tidak heran jika matyoritas belum
memutuskan pilihan sampai dengan survey ini dilakukan. Setidaknya 78.2% responden menyatakan bahwa mereka belum menentukan pilihan pada saat diwawancara.
Tingginya antusiasme memilih namun rendahnya infromasi tentang pasangan calonsituasi
minimnya informasi dapat dimaknai sebagai masih sengitnya kompetisi sengit antar kandidat.
78.25% responden menyatakan bahwa mereka belum memutuskan pilihan. kecilnya pengaruh ini
juga bersamaan dengan minimnya keinginan warga untuk terlibat dalam kegiatan kampanye
pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. 74.6% menyatakan mereka enggan untuk terlibat
dalam kampanye yang dilakukan oleh para kandidat. Hal ini menunjukan bahwa belum ada pengaruh yang kuat dan dominan dari para pasangan calon yang ada.

5. Pemilih masih merasakan tingginya ancaman politik uang.
Hal yang penting dicatat dalam situasi kesenjangan antara antusiasme warga dengan minimnya
informasi pilkada adalah membuak kemungkinan bagi terjadinya operasi politik uang menjelang
pilkada. 41.3% responden menyatakan bahwa akan ada pihak yang akan menawarkan uang untuk
memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tertentu menjelang hari pencoblosan.
88.2% responden menganggap bahwa tawaran politik uang akan datang dari pihak yang mengaku dari tim kampanye pasangan calon. Selain itu, 70.6% responden melihat bahwa uang yang akan ditawarkan akan berkisar dibawah Rp 50.000. Untungnya, warga yang ditanyakan bersikap kritis
dengan tawaran politik uang tersebut. 54% menyatakan menolak jika ditawari uang oleh pasangan
calon. Jikapun diterima, 41.5% responden menyatakan belum tentu akan memilih mereka yang
menawarkan imbalan tersebut.

Kesimpulan
Dari temuan-temuan yang ada menunjukan bahwa proses pilkada masih jauh kondisi optimal.
lemahnya sosialisasi atas informasi pilkada menjadi masalah utama dalam proses pilkada yang
ada. hal ini berkebalikan dengan antusiasme warga yang masih tinggi untuk terlibat dalam proses
pilkada itu sendiri. antusiasme yang diiringi dengan keinginan pula untuk berpartisiapsi secara
aktif melalui tawaran-tawaran program untuk menyelesaikan masalah di Kota Depok.
Ketimpangan antara antusiasme dan informasi ini tentu saja harus disikapi secara serius oleh para
penyelenggara pilkada sebagai upaya untuk memastikan agar Pilkada Depok dapat menghasilkan
pemimpin daerah yang berkualitas.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT